Staf Anggota DPR Ditahan KPK dalam Kasus Hibah Jatim, Anwar Sadad Kembali Absen
By Admin

Anwar Sadad | Dok. Gerindra
nusakini.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bagus Wahyudiono, staf anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad, pada Senin, 16 November 2026. Penahanan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa tersangka akan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari di Rumah Tahanan KPK. Langkah hukum tersebut diumumkan langsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.
“Pada hari ini, Senin, 16/11/2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka,” kata Taufik dalam keterangannya kepada awak media.
Pada hari yang sama, Senin, 16 November 2026, Anwar Sadad yang juga berstatus tersangka tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut mengajukan permohonan penjadwalan ulang dengan alasan agenda kerjanya sebagai anggota dewan berbenturan dengan jadwal pemeriksaan.
Ketidakhadiran ini menjadi yang kedua kalinya bagi Anwar Sadad setelah sebelumnya absen pada panggilan pemeriksaan tanggal 9 November 2026 lalu karena alasan masa reses. Menanggapi hal tersebut, pihak lembaga antirasuah menyatakan bakal mengkaji terlebih dahulu alasan penundaan yang diajukan oleh tersangka.
“Pastinya nanti akan dievaluasi terkait alasan ketidakhadirannya dan kemudian akan dilakukan penjadwalan ulang,” ujar Taufik menegaskan sikap penyidik.
Dalam konstruksi perkara ini, KPK menduga Anwar Sadad mengelola kuota dana hibah pokmas sebesar Rp291,5 miliar saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Dari pengelolaan tersebut, Anwar diduga mensyaratkan biaya komitmen dengan total penerimaan mencapai Rp41,7 miliar, yang mana Rp40,5 miliar diduga mengalir kepadanya dan Rp1,26 miliar diterima oleh Bagus.
Berdasarkan hasil penyidikan, Bagus diduga berperan aktif mengoordinasikan proposal pengajuan, menagih setoran dari koordinator lapangan, hingga mencatat seluruh aliran dana. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)